Berita

Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital di pemerintahan daerah berjalan sangat cepat. Mulai dari digitalisasi dokumen, pelayanan publik berbasis aplikasi, hingga penggunaan cloud untuk penyimpanan data. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul ancaman baru: serangan siber. Kebocoran data, peretasan server, hingga manipulasi informasi publik sudah bukan hal asing lagi. Karena

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kemenkop UKM, lebih dari 60% kontribusi PDB nasional berasal dari sektor UMKM. Sayangnya, ada satu masalah klasik yang sering muncul: rendahnya kepatuhan pajak. Banyak pelaku UMKM merasa pelaporan pajak itu ribet, mahal, dan hanya bikin pusing. Di

Bantuan sosial (bansos) adalah salah satu instrumen penting pemerintah untuk membantu masyarakat rentan, terutama saat krisis ekonomi atau bencana. Namun, kita semua tahu betul bahwa penyaluran bansos di Indonesia sering menghadapi masalah klasik: data penerima yang tidak akurat, penyaluran yang lambat, hingga isu bansos tidak tepat sasaran. Di sinilah peran

Dalam birokrasi modern, kemampuan aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengalaman kerja bertahun-tahun. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang, dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Di era transformasi digital, ASN dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan, terutama keterampilan digital. Namun, satu masalah klasik sering muncul:

Siapa pun yang pernah berurusan dengan layanan kesehatan publik pasti tahu betapa rumitnya birokrasi di baliknya. Mulai dari antre panjang di rumah sakit, data pasien yang terpisah antara puskesmas dan RSUD, hingga sulitnya mengakses rekam medis ketika berpindah fasilitas kesehatan. Semua ini terjadi karena sistem data kesehatan masih tersebar, belum

Kalau dulu kantor pemerintah identik dengan tumpukan berkas, meja penuh map, dan antrean panjang warga yang menunggu layanan, kini gambaran itu mulai bergeser. Era digital membawa perubahan besar, salah satunya lewat konsep smart office pemerintah. Smart office bukan hanya soal gedung dengan desain modern, melainkan bagaimana teknologi dipadukan dengan manajemen

Di era serba digital, aktivitas administrasi tidak lagi sebatas kertas dan tinta. Pemerintah, swasta, hingga masyarakat kini semakin terbiasa dengan dokumen digital. Pertanyaannya, bagaimana memastikan dokumen digital itu sah secara hukum? Jawabannya ada pada tanda tangan elektronik (e-signature). Kalau dulu tanda tangan basah di atas kertas jadi syarat sah sebuah

Mengurus izin usaha di daerah dulu sering dianggap momok oleh para pelaku bisnis. Proses yang panjang, formulir yang menumpuk, dan harus bolak-balik ke kantor pelayanan menjadi cerita klasik yang melelahkan. Tak jarang, antrean yang tak kunjung habis membuat para pengusaha kecil merasa enggan atau bahkan menyerah. Namun, perlahan situasi itu

Banyak orang menganggap birokrasi itu kaku dan sulit berubah. Tapi faktanya, perubahan itu bisa dimulai dari satu hal sederhana: mendengarkan warga. Dalam dunia layanan publik, feedback digital pelayanan publik bukan sekadar tambahan, melainkan elemen penting untuk memperbaiki kualitas layanan. Kalau dulu keluhan warga hanya ditampung lewat kotak saran atau laporan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Letak geografis di pertemuan tiga lempeng besar, ditambah iklim tropis yang dinamis, membuat bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kebakaran hutan sering terjadi. Pertanyaan pentingnya adalah: bagaimana cara kita meminimalisir dampak bencana dengan teknologi yang ada saat