Trending

Ketika bicara tentang digitalisasi pemerintah, salah satu tantangan paling klasik adalah soal anggaran. Biaya pengembangan aplikasi, lisensi software, dan infrastruktur teknologi bisa membengkak jika tidak dikelola dengan cerdas. Nah, di sinilah teknologi open source hadir sebagai solusi. Bukan hanya murah, tapi juga fleksibel, transparan, dan kolaboratif. Cocok banget untuk sektor

Urusan seperti bikin KTP, memperbarui KK, atau mengurus akta kelahiran dulu identik dengan antre panjang dan berkas fisik yang menumpuk. Tapi sekarang, semuanya mulai berubah. Dengan dorongan transformasi digital, pemerintah Indonesia gencar mengembangkan layanan administrasi kependudukan digital yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Apa Itu Administrasi Kependudukan Digital? Administrasi kependudukan

Di era pemerintahan digital, data adalah aset strategis. Tapi data yang tersebar, tidak seragam, dan tidak terhubung justru bisa jadi penghambat. Itulah kenapa pemerintah Indonesia mendorong implementasi Satu Data Nasional (SDN)—sebuah sistem terpadu untuk menyatukan seluruh data lintas instansi agar bisa saling terhubung, dimanfaatkan, dan diandalkan dalam perumusan kebijakan

Di era serba instan seperti sekarang, masyarakat nggak mau lagi menunggu lama untuk sekadar mendapatkan informasi atau jawaban dari layanan publik. Tapi, sumber daya manusia di instansi pemerintah jelas punya batas waktu kerja. Di sinilah chatbot layanan publik muncul sebagai solusi: teknologi yang mampu melayani, menjawab, dan membantu warga selama

Transformasi digital di sektor publik berjalan makin cepat. Tapi kemajuan teknologi ini nggak akan maksimal kalau masyarakatnya belum siap. Di sinilah pentingnya edukasi layanan digital publik: bukan cuma soal cara pakai aplikasi, tapi juga tentang membangun kepercayaan, kenyamanan, dan kebiasaan baru dalam mengakses layanan pemerintah lewat kanal digital. Kenapa Edukasi

Era transformasi digital bukan cuma menyentuh layanan publik dan infrastruktur. Sekarang, pengelolaan SDM pemerintahan pun mulai mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu inovasi yang mulai diterapkan di banyak instansi adalah sistem manajemen kinerja ASN berbasis digital. Sistem ini bukan cuma alat monitoring, tapi juga jadi strategi kunci dalam membentuk

UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi di era digital ini, hanya mengandalkan cara konvensional sudah nggak cukup. Supaya bisa bertahan dan tumbuh, UMKM perlu melek teknologi. Nah, kabar baiknya, banyak program digitalisasi UMKM dari pemerintah daerah yang sekarang mulai digalakkan. Bukan cuma wacana, tapi benar-benar ada dukungan nyata. Yuk

Di era serba digital seperti sekarang, keamanan data dan validasi identitas jadi krusial. Apalagi untuk layanan pemerintah yang menyangkut data pribadi jutaan warga. Nah, di sinilah peran teknologi biometrik makin terasa penting. Dari sidik jari sampai pengenalan wajah, biometrik mulai digunakan di berbagai sistem untuk memastikan bahwa setiap akses, transaksi,

Digitalisasi bukan lagi urusan pusat saja. Sekarang, daerah juga dituntut untuk adaptif dan gesit dalam menghadapi transformasi digital. Itulah kenapa banyak pemerintah daerah mulai menyusun peta jalan digitalisasi, atau roadmap yang jelas dan terukur agar proses perubahan tidak cuma wacana, tapi nyata. Nah, seperti apa sih idealnya digitalisasi pemerintah daerah?

Di zaman serba digital ini, menyampaikan keluhan atau aspirasi ke pemerintah nggak perlu lagi lewat kotak saran fisik atau antre di kantor kelurahan. Sekarang ada yang namanya sistem pengaduan digital, sebuah inovasi pelayanan publik yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan permasalahan secara langsung, cepat, dan transparan lewat jalur online. Tapi, sebenarnya